Inflasi IPK Jadi Sorotan, Sistem Pendidikan Tinggi Dinilai Bermasalah

Guru Besar Sosiologi Pendidikan FISIP Universitas Airlangga (UNAIR), Prof Dr Tuti Budirahayu Dra MSi, menyebut inflasi IPK sebagai cerminan dari sistem pendidikan yang terjebak dalam logika pasar. "Kapitalisme pendidikan itu muncul ketika perguruan tinggi dituntut menerima sebanyak-banyaknya mahasiswa dan meluluskan sebanyak-banyaknya," ujar Prof Tuti melalui siaran pers, Senin (14/7/2025).

Menurut Prof Tuti, sistem akreditasi kampus menjadi salah satu pemicu. Kampus berisiko mendapat penilaian buruk jika banyak mahasiswa gagal lulus atau memiliki IPK rendah. "Padahal saat masuk ke dunia kerja, yang pertama dilihat justru IPK dan asal perguruan tingginya," kata dia.

Meski demikian, Prof Tuti menegaskan bahwa IPK hanyalah saringan pertama dalam menilai kualitas lulusan. "Kualitas mahasiswa sebetulnya tidak diukur dari IPK saja. Aktivitas di organisasi, kegiatan kemahasiswaan, dan sekarang juga SKP (Sistem Kredit Prestasi) harus diperhitungkan," jelasnya.

Ia mendorong adanya sistem penilaian yang lebih komprehensif, dengan pembobotan antara IPK dan aspek non-akademik. “Itu akan menunjukkan performa mahasiswa secara utuh,” tambahnya.

Prof Tuti juga mengingatkan bahwa dosen umumnya tetap menjaga integritas dalam memberi nilai. Namun, mahasiswa juga dituntut untuk menunjukkan kapabilitas yang sepadan dengan IPK yang mereka peroleh.

"IPK tinggi harus mencerminkan kualitas sejati. Mahasiswa mesti sadar bahwa banyak indikator lain untuk mengukur kompetensi mereka," tutupnya.

(riki/sukadana)

Baca juga :
  • PPKMB Unud, Wamen Dikti Tekankan Hindari Bullying, Judol dan Narkoba
  • Tim PKM UNAIR Riset Budaya Bali Atasi Tekanan Psikologis
  • Bank BPD Bali dan UT Denpasar Jalin Kerja Sama Pendidikan