Pendidikan: Komitmen yang Tak Boleh Goyah

Skema subsidi sebesar Rp 1,5 juta bagi siswa yang melanjutkan ke SMP swasta bukan sekadar soal nominal. Ini adalah bentuk keberpihakan, tindakan konkret untuk menjamin bahwa pendidikan tidak menjadi kemewahan yang hanya dapat diakses oleh mereka yang berada di jalur utama. Dalam konteks ini, subsidi tersebut menjadi jembatan antara idealisme sistem dan realitas sosial.

Walikota Jaya Negara telah menegaskan bahwa salah satu misi utama pembangunan Denpasar adalah membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing. Namun, daya saing tidak bisa dibentuk dari ruang yang timpang. Ia lahir dari keadilan akses, dari rasa bahwa setiap anak memiliki peluang yang sama untuk tumbuh. Maka, kebijakan ini bukan hanya soal anggaran, melainkan soal keberanian mengambil posisi bahwa semua anak Denpasar berhak didukung, meski tak semua berhasil masuk ke sekolah negeri.

Tentu saja, tantangan ke depan tetap ada. Keterbatasan daya tampung SMP Negeri adalah isu struktural yang harus terus dicarikan solusinya. Namun untuk saat ini, ketika solusi jangka panjang masih dalam proses, kebijakan subsidi ini adalah bentuk tanggung jawab jangka pendek yang layak diberi ruang dan dukungan.

Pendidikan adalah hak, bukan hadiah. Dan setiap kebijakan yang mempertegas hal itu adalah langkah kecil namun berarti menuju Denpasar yang benar-benar maju, berbudaya, dan berdaya saing. Komitmen seperti inilah yang tidak boleh goyah, meski anggaran kian sempit, meski kritik kerap datang. Sebab pada akhirnya, masa depan Denpasar ditentukan bukan oleh seberapa banyak sekolah negeri berdiri, melainkan seberapa adil pemerintahnya dalam memastikan tak ada anak yang tertinggal. (*)

Baca juga :
  • Biaya Pendidikan dan Cermin Negara yang Abai
  • Pers yang Profesional, Demokrasi yang Bernyawa
  • Bullying Bukan Tradisi Sekolah